Proses sertifikasi legalitas hasil hutan (SVLK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Mutu Hijau Indonesia adalah sebagai berikut:
*geser kanan pada tampilan mobile
|
No. |
Fungsi Penilaian Kesesuaian | Persyaratan |
| 1 | Seleksi | |
| Permohonan | Permohonan ditujukan langsung kepada Direktur MHI dengan alamat:Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9 Room 931C, Jl. Jend. Gatot Subroto, JakartaPemohon diharuskan mengisi formulir permohonan (FVLK/FVLKH 01.01) | |
| Sistem manajemen mutu yang diterapkan | Opsi A | |
| Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi | sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga MHI dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui | |
| 2 | Determinasi | |
| Audit Kecukupan | Audit Kecukupan atau kajian permohonan dan audit tahap 1 dilakukan untuk memastikan kecukupan dokumen dan proses produksi sudah dilakukan. Audit kecukupan dilakukan sesuai dengan PVLK 02/ PVLK 02.01 |
|
| Dokumen yang diperiksa | Sesuai verifier dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
|
| Verifikasi lapangan | Dilakukan sesuai dengan PVLK 05 | |
| Tim auditor | Tim Auditor VLHH Kayu untuk Pemegang PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir sesuai dengan PVLK 03 | |
| Kriteria audit | Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | |
| Tahapan verifikasi lapangan | Pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, pertemuan penutupan dan dilakukan sesuai dengan PVLK 05 | |
| Laporan verifikasi lapangan | Panduan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan DPU 05. Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya. Laporan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada organisasi pemohon dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pertemuan penutupan, disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf). Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian. |
|
|
3 |
Evaluasi dan Keputusan | |
| Pengkajian laporan hasil verifikasi lapangan | Reviewer terdiri dari personel yang mengetahui masalah teknis di bidang kehutanan/sertifikasi dan inspeksi legalitas hasil hutan Dilakukan sesuai dengan dengan PVLK 07 dan dokumen pendukungnya. |
|
| Pengambilan keputusan sertifikasi | Dilakukan oleh Direktur atau Personel yang kompeten sesuai dengan PVLK 08. | |
|
4 |
Lisensi | |
| Dasar lisensi/ Penggunaan Tanda SVLK |
Diatur sesuai dengan PVLK 14 dan DPU 03 | |
|
5 |
Survailen | |
| Verfikasi lapangan | Dilakukan sesuai dengan PVLK 09 | |
| Laporan survailen | Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya. | |
|
6 |
Audit Khusus | |
| Verifikasi lapangan | Dilakukan untuk menginvestigasi keluhan dari Pihak Luar atau sebagai tindak lanjut dari Auditi yang dibekukan sertifikasinya, Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas usaha, antara lain perubahan ruang lingkup, atas permintaan auditi sesuai dengan PVLK 11 dan PVLK 05 | |
| Laporan audit khusus | Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya | |
| 7 | Audit Resertifikasi | |
| Verifikasi lapangan | Dilakukan untuk sertifikasi ulang terhadap Organisasi/Klien dalam rangka perpanjangan status sertifikasi atau terhadap Organisasi/Klien yang mengalami perubahan sesuai dengan PVLK 10 dan PVLK 05 | |
| Laporan audit Resertifikasi | Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya | |
| 8 | Audit Multi Lokasi | |
| Verifikasi lapangan | Dilakukan untuk pada Auditi yang memiliki satu entitas legalitas untuk beberapa lokasi pengolahan dan/atau gudang sesuai dengan PVLK 12 dan PVLK 05 | |
| Laporan audit Multi Lokasi |
Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya | |
| 9 | Keluhan dan Banding | Dilakukan sesuai dengan PVLK 13 |
| 10 | Penerbitan Dokumen V-legal / Lisensi FLEGT |
Dilakukan sesuai dengan PVLK 15 |
Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) diberikan/diterbitkan kepada Organisasi/Auditee yang dinyatakan/diputuskan “LULUS” VLHH Kayu oleh Lembaga MHI (Direktur atau Personel yang kompeten). S-Legalitas berlaku selama 6 (enam) tahun atau berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan sebagaimana diatur dalam PVLK.08.
Lembaga MHI melaksanakan kunjungan survailen untuk memantau konsistensi kinerja organisasi yang disertifikasi secara periodik. Survailen dilakukan selama masa berlaku S-Legalitas berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan. Kunjungan pertama dilakukan secara periodik sejak tanggal terbitnya sertifikat dan survailen dapat dipercepat sehubungan dengan perubahan ruang lingkup auditi sebagaimana diatur dalam PVLK 09 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Hasil survailen disampaikan oleh Lembaga MHI kepada organisasi.
Lembaga MHI dapat membekukan lingkup sertifikasi SVLK organisasi berdasarkan hal berikut:
PENCABUTAN
Lembaga MHI dapat mencabut status sertifikasi SVLK organisasi berdasarkan hal berikut:
Lembaga MHI dapat mengurangi lingkup sertifikasi organisasi berdasarkan hal berikut:
Sertifikat LPVI yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPVI yang diakreditasi KAN kepada LPVI lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan PVLK 08. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan :
Alasan transfer sertifikat :
Lembaga MHI melakukan sertifikasi atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap Auditi:
PT. Mutu Hijau Indonesia
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 9 wing C room 931 C
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta- 10270
Telp. 021-57853706-7, Fax. 021-57853708
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.