No.

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan kepada Direktur MHI dengan alamat:

Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9, Ruang 931 CJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - JakartaPemohon diharuskan untuk mengisi formulir permohonan (FT-SUP 01.01)

Waktu audit

Sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga MHI dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui, dan setelah penandatangan perjajian kerja sama.

2.

Audit Tahap 1

Audit kecukupan Dilaksanakan untuk verifikasi dokumen.

Dokumen yang diperiksa

• Panduan Mutu
• Prosedur
• Rekaman Audit Internal
• Rekaman Tinjauan Manajemen
• Struktur Organisasi
• Pemenuhan Peraturan Perundangan Terkait

Kriteria audit

1. SNI ISO/IEC 17021-1:2015, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen
2. SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan
3. ISO/IEC TS 17021-9:2016, Conformity Assessment – Requirements for body providing audit and certification of management systems - Part 9 : Competence requirements for auditing and certification of Anti Bribery Management Systems
4. KAN K-07.07 Persyaratan Tambahan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dasar Sertifikat

Diatur sesuai dengan PT-SMAP 06  dan DPU-SMAP 03

Ketentuan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan Lembaga MHI sebagai berikut :

1. Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak diputuskan
2. Dapat dibekukan atau dicabut bila disimpulkan bahwa Klien gagal memenuhi persyaratan dan aturan sertifikasi Lembaga MHI.
3. Dapat dikembalikan berdasarkan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Dikembalikan kepada Lembaga MHI jika terjadi pencabutan atau berakhirnya masa sertifikasi.

Dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan perluasan ruang lingkup, keluhan/banding atau merespon klien yang dibekukan sertifikatnya.

Dilaksanakan sesuai dengan PT-SMAP 09 dan PT-SMAP 04

Pengunaan Logo

Klien yang sudah mendapatkan sertfikat, berhak menggunakan logo MHI dan logo badan akreditasi (KAN) sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo sebagaimana diatur dalam DPU 03.

 Pengurangan, penundaan, pembekuan, pencabutan sertifikasi

Pemberlakuan status pengurangan, penundaan, pembekuan, pencabutan sertifikasi

Dilaksanakan sesuai dengan PT-SMAP 10

Sebelum menunda, membekukan atau membatalkan sertifikat, maka Lembaga MHI akan menyampaikan surat termasuk alasan kepada Klien yang bersangkutan.

Lembaga MHI dapat menunda sertifikasi jika ada :

1. Perubahan sistem yang dapat mempengaruhi SMAP secara keseluruhan.
2. Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi lembaga MHI
3. Pemohonan penundaan atas permintaan Organisasi/ Klien

Pembekuan sertifikat dilakukan apabila :

1. Sistem manajemen Organisasi/ Klien secara terus menerus gagal memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan efektivitas sistem manajemen,
2. Organisasi/ Klien tidak mengijinkan audit survailen atau resertifikasi, atau
3. Organisasi/ Klien meminta dibekukan secara sukarela yang disampaikan secara tertulis ke Lembaga MHI.

Pengurangan ruang lingkup dilakukan apabila bagian Organisasi/ Klien tersebut secara terus menerus atau secara serius gagal dalam memenuhi persyaratan yang sejalan dengan standar atau dilakukan  atas permintaan Organisasi/ Klien

Pencabutan Sertifikat dilakukan apabila :

1. Pelanggaran persyaratan dan aturan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Lembaga MHI.
2. Klien dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi.
3. Selama periode penundaan atau pembekuan, jika Klien tidak mampu memenuhi persyaratan dan aturan sertifikasi Lembaga MHI.

1. Terjadi ”force majeur” yang menyebabkan kegiatan Organisasi/ Klien tidak dapat beroperasi;
2. Tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
3. Tidak melakukan tindakan perbaikan selama periode pembekuan

Klien yang dibekukan atau dicabut sertifikasinya dilarang menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi yang berisi pernyataan sertifikasi Lembaga MHI.  Klien harus mengembalikan dokumen sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan.