Committed, Accurate and Trustworthy

• Tanda Daftar Usaha Pariwisata lingkup terkait
• Kelaikan fungsi bangunan gedung (untuk hotel)
• Keterangan laik sehat (untuk hotel)
• Kelaikan kualitas air (untuk hotel)

• Struktur Organisasi
• Job Description
• Standar Operating Procedure (Prosedur Kerja)
• Dokumen Internal Audit (Penilaian Mandiri)  dan Tinjauan Manajemen

• Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
• Sistem Manajemen Mutu
• Program kesehatan
• Dokumen hygien dan sanitasi

• Program Corporate Social Responsibility
• Kemitraan dengan dunia usaha

• Pengembangan SDM
• Penilaian kinerja SDM
• Sertifikat Kompetensi Profesi SDM

Standar/Kriteria audit

• SNI ISO/IEC 17021:2011
• Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 12 tahun 2016 mengenai Perubahan atas Permenpar No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 6 tahun 2014 mengenai Perubahan atas Permenparekraf No. 53/2013 tentang Standar Usaha Hotel
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 11 tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 12 tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 8 tahun 2014 mengenai Perubahan atas Permenparekraf 4 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata)
• DPLS 18 - Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

Dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan perluasan ruang lingkup, keluhan/banding atau merespon klien yang dibekukan sertifikatnya.

Dilakukan sesuai dengan PT-SUP 09 dan PT-SUP 04

Pengurangan, Pembekuan atau Pencabutan sertifikasI

1. Status pengurangan, penundaan, pembekuan, pencabutan sertifikasi diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lembaga MHI dapat menunda, membekukan atau mencabut sertifikasi, mengurangi ruang lingkup atau menilai kembali, jika terjadi : pelanggaran persyaratan dan aturan sertifikasi usaha pariwisata Lembaga MHI.

b. Lembaga MHI dapat mencabut sertifikat jika Klien dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi.

c. Lembaga MHI menetapkan periode penundaan atau pembekuan dan selama periode tersebut Lembaga MHI dapat membatalkan sertifikat, jika Klien tidak mampu memenuhi persyaratan dan aturan sertifikasi Lembaga MHI.

d. Sebelum Lembaga MHI menunda, membekukan atau membatalkan sertifikat, maka Lembaga MHI akan menyampaikan surat termasuk alasan kepada Klien yang bersangkutan.

e. Selama masa periode sertifikasi, Lembaga MHI dapat membekukan sertifikasi sebagian atau seluruh ruang lingkup sertifikasi jika dipandang Klien tidak dapat memenuhi persyaratan dan aturan sertifikasi Lembaga MHI.

2. Klien yang dibekukan atau dicabut sertifikasinya dilarang menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi yang berisi pernyataan sertifikasi Lembaga MHI. Klien harus mengembalikan dokumen sertifikat usaha pariwisata.

3. Apabila masa sertifikasi akan berakhir dan klien ingin memperpanjang status sertifikasinya, maka Klien harus mengajukan permohonan sertifikasi kembali selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya. Lembaga MHI akan memberitahukan kepada Klien untuk mengajukan permohonan sertifikasi kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir.

4. Semua informasi yang diperoleh Lembaga MHI dalam proses pemberian, perpanjangan, perluasan dan pengurangan sertifikasi dijaga kerahasiaannya.

5. Semua personel Lembaga MHI dan institusi atau perorangan dari luar yang bertindak atas nama Lembaga MHI harus mengetahui dan patuh terhadap persyaratan kerahasiaan. Informasi yang dimiliki Klien berikut proses bisnisnya tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Klien yang bersangkutan. Jika peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan informasi dapat dipaparkan kepada pihak ketiga, maka Klien yang bersangkutan harus diberitahu tentang pemaparan informasi tersebut.